Anthony Budiawan: Kurs Rupiah Rp20.000 Per Dolar AS Bukan Ilusi

JAKARTASATU.COM – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menilai kemungkinan kurs rupiah menembus Rp20.000 per dolar Amerika Serikat bukanlah sebuah ilusi di tengah tekanan yang terus berlangsung terhadap mata uang nasional.

Dalam rilis yang diterima pada Jumat (5/6/2026), Anthony Budiawan mengungkapkan bahwa tembusnya kurs rupiah ke level Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026 tidak mengejutkan karena arah pelemahan tersebut telah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun pemerintah terus menyangkal kemungkinan tersebut.

“Sikap penyangkalan itu bisa dimaklumi: pemerintah memang harus berusaha tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar. Tetapi cara yang dilakukan justru menjadi bumerang. Pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memperingatkan kejatuhan rupiah—yang pada akhirnya terbukti benar,” tulis Anthony.

Menurutnya, pemerintah berulang kali menyampaikan optimisme bahwa rupiah akan menguat. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya, yakni pelemahan rupiah yang terus berlanjut.

“Dengan gaya khasnya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa para ekonom pengkritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat. Tetapi, yang terjadi sebaliknya: rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis,” katanya.

Anthony juga menyoroti kondisi pasar modal yang menurutnya mengalami tekanan berat. Ia menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di bawah level 6.000 pada hari yang sama, atau turun sekitar sepertiga dibandingkan posisi puncaknya pada awal Januari tahun ini.

Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sejumlah kebijakan yang dinilai diluncurkan secara tiba-tiba sehingga menambah ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor.

“Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah menambah ketidakpastian di kalangan investor. Misalnya, kewajiban ekspor batubara dan kelapa sawit melalui satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI),” ujarnya.

Anthony mengatakan keresahan tidak hanya dirasakan oleh kalangan pengusaha dan investor, tetapi juga masyarakat luas yang mulai mempertanyakan arah perekonomian Indonesia ke depan.

“Publik pun mulai mempertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah rupiah akan berbalik menguat ke Rp16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp20.000 per dolar AS?” tulisnya.

Dalam analisisnya, Anthony menyebut kurs rupiah saat ini pada dasarnya ditentukan oleh besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah dinilai tidak akan mereda.

Ia memaparkan bahwa dalam empat bulan pertama tahun 2026, cadangan devisa Indonesia turun sebesar USD10,3 miliar, dari USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi USD146,2 miliar pada akhir April 2026.

“Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat,” katanya.

Anthony menambahkan, memasuki awal Juni tekanan terhadap rupiah juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi.

“Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anthony menilai nasib rupiah saat ini bertumpu pada keberhasilan penerbitan Panda Bond, yaitu surat utang berdenominasi yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.

“Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi. Kurs Rp20.000 per dolar AS — atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 — bisa segera menjadi kenyataan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Anthony menekankan pentingnya analisis independen dari kalangan ekonom untuk membantu masyarakat memahami berbagai risiko ekonomi yang sedang dihadapi.

“Dalam kondisi seperti ini, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat — bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset,” pungkasnya. (Ys)

jakartasatu.com

Message History

Delivery option(s)